Gorontalo – Memasuki hari keempat (Selasa, 6 November 2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo terus menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi sadar hukum melalui kegiatan Extraordinary Class pada rangkaian Peran Saka Nasional 2025 yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo.
Materi edukasi hukum tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Mananga P. Biantong, bersama Penyuluh Hukum Muda Martvina Sapii selaku Koordinator Program BPHN, Analis Hukum Muda Adolfina Daud, serta Tim Pelaksana.
Dalam suasana penuh semangat kepramukaan, para anggota Saka dibekali wawasan hukum yang dekat dengan kehidupan mereka.
Materi pertama menyoroti bagaimana Kemenkum menjamin akses keadilan melalui pelayanan hukum, khususnya dalam perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).
Para peserta diajak memahami bahwa karya, ide bisnis, dan inovasi yang mereka hasilkan memiliki nilai hukum yang perlu dijaga. Melalui pemahaman tentang Hak Cipta, Merek, dan Paten, anggota Pramuka didorong menjadi inovator muda yang cerdas hukum dan berani melindungi hasil karyanya.
Materi kedua menekankan pembinaan hukum untuk membentuk generasi sadar hukum. Anggota Saka diharapkan menjadi Duta Hukum di lingkungan masing-masing, menanamkan disiplin hukum, melawan informasi palsu (hoax), serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Pembinaan ini menjadi wujud nyata nilai-nilai luhur kepramukaan yang berpijak pada ketertiban, tanggung jawab, dan kejujuran.
Materi ketiga memperkenalkan secara menyeluruh berbagai layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang menjadi bagian dari pelayanan publik Kemenkum, antara lain:
-
🏢 Layanan Badan Hukum
-
Perseroan Terbatas (PT): Pendaftaran dan pengesahan pendirian perusahaan berbadan hukum.
-
Perseroan Perorangan: Khusus bagi pelaku UMK tanpa memerlukan akta notaris.
-
Yayasan dan Perkumpulan: Pendaftaran dan perubahan data organisasi nirlaba.
-
-
📜 Legalisasi Dokumen
-
Pengesahan Notaris: Validasi dokumen yang dibuat oleh notaris.
-
Apostille: Legalisasi dokumen untuk keperluan luar negeri sesuai standar internasional.
-
-
🔐 Fidusia
-
Pendaftaran jaminan fidusia secara online.
-
Penerbitan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti hukum.
-
-
🧬 Kewarganegaraan
-
Permohonan pewarganegaraan bagi WNA.
-
Permohonan kehilangan atau memperoleh kembali status WNI.
-
-
📝 Wasiat
-
Pencatatan dan pendaftaran surat wasiat untuk menjamin keabsahan hukum.
-
-
🧑⚖ Notaris
-
Pengangkatan dan pemberhentian notaris.
-
Pengawasan dan pelaporan aktivitas notaris.
-
Melalui pemaparan ini, para peserta memahami bahwa layanan hukum kini semakin mudah diakses dan hadir untuk mendukung kegiatan masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga sosial.
Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada proses pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Mereka mendapat gambaran mengenai bagaimana sebuah aturan hukum lahir — mulai dari penyusunan, pengharmonisasian, hingga penetapan — serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.
Kontribusi Kementerian Hukum dalam Peran Saka Nasional 2025 menjadi wujud nyata sinergi antara pembinaan karakter dan pembinaan hukum. Semangat berkarya dan kepemimpinan Pramuka kini diperkuat dengan fondasi hukum yang kokoh, menciptakan generasi muda yang terampil, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap hukum serta masyarakat.
