Gorontalo – Dalam rangka peningkatan layanan Kekayaan Intelektual (KI) serta memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, melakukan audiensi ke Kantor Bupati Gorontalo Utara pada Kamis (28/08).

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mananga P.M. Biantong, serta jajaran Kanwil. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjana Hasan Yusuf, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, Kadis Perindag Grace Mangosa, dan Kadis Pemdes Thamrin Monoarfa.

Audiensi ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah, terutama dalam mendukung pelaku UMKM, industri kreatif, serta potensi lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kakanwil menegaskan bahwa perlindungan KI, baik hak cipta, merek, paten, maupun indikasi geografis, sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Lebih lanjut, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual. Dengan dukungan dari Pemkab Gorontalo Utara, Kanwil Kemenkum Gorontalo optimistis program layanan KI dapat tersosialisasi secara lebih masif dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Wakil Bupati, Sekda, serta jajaran dinas terkait menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kanwil Kemenkum Gorontalo. Mereka menegaskan komitmen untuk bersinergi dalam mendukung peningkatan layanan Kekayaan Intelektual di Gorontalo Utara, sehingga potensi daerah dapat terangkat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Melalui audiensi ini, diharapkan kerja sama antara Kanwil Kemenkum Gorontalo dan Pemkab Gorontalo Utara semakin solid, dalam rangka mewujudkan perlindungan Kekayaan Intelektual yang berkeadilan serta mendukung penguatan ekonomi kreatif di daerah.

Gorontalo – Sehubungan dengan upaya penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Gorontalo, PT. Gorontalo Fitrah Mandiri, Tim Provinsi Gorontalo melaksanakan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, pada Kamis (28/08).

Audiensi ini dimaksudkan untuk memperoleh arahan, masukan, serta fasilitasi dari Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam proses penataan dan penguatan aspek hukum BUMD. Hadir dalam rombongan Tim Provinsi Gorontalo antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sultan Kalupe, Kepala Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan, Syahrul Mubarak Biki, serta Direktur BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri, Wahyu Sulistyo.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kakanwil didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ramlan Harun, bersama para pejabat manajerial, non-manajerial, dan jajaran Kanwil.

Dalam pertemuan itu, terdapat beberapa tujuan utama yang didiskusikan, di antaranya:
1. Membahas langkah-langkah hukum dalam restrukturisasi BUMD.
2. Memperoleh pendampingan dan pandangan hukum dari Kanwil terkait kebijakan dan regulasi penyehatan BUMD.
3. Membangun sinergi antara Pemerintah Daerah, BUMD, dan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan daerah.

Kakanwil menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Gorontalo siap mendukung langkah penyehatan BUMD melalui pendampingan hukum dan fasilitasi yang diperlukan. Ia menekankan bahwa keberadaan BUMD harus mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan hukum.

Lebih lanjut, Kakanwil juga menyampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengenai pentingnya sinergi dalam membuka ruang pelayanan Kanwil Kemenkum Gorontalo. Hal ini meliputi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan layanan Kekayaan Intelektual (KI), yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pelayanan hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Sementara itu, Tim Provinsi Gorontalo menyambut baik dukungan yang diberikan Kanwil Kemenkum Gorontalo dan berharap melalui pendampingan serta sinergi ini, BUMD dapat segera melakukan restrukturisasi yang efektif, sehingga mampu berkontribusi optimal dalam pembangunan ekonomi daerah.

Melalui audiensi ini, diharapkan kerja sama antara Kanwil Kemenkum Gorontalo, Pemerintah Provinsi, dan BUMD semakin kuat, guna menciptakan tata kelola BUMD yang sehat, transparan, akuntabel, serta berdaya saing.

Gorontalo – Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, Kementerian Hukum mengikuti Sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan Pendampingan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung melalui platform Zoom Meeting. Rabu, (27/8).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, bersama jajaran Analis KI Ahli Pertama, serta tim Helpdesk KI. Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang memberikan penjelasan terkait penerapan SIPPN sebagai sistem terpadu untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan pentingnya pengelolaan enam konten utama di SIPPN, yaitu: profil instansi, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. SIPPN hadir sebagai platform nasional yang mengintegrasikan data pelayanan publik dari seluruh instansi pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan yang dibutuhkan.

Selain itu, PEKPPP berperan sebagai instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kinerja pelayanan publik berjalan sesuai standar dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong optimalisasi layanan digital di seluruh unit kerja, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi.