Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Rabu, (22/4) bertempat di Hotel Elisabeth, Limboto. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta awareness pelaku usaha dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya layanan AHU dalam mendukung legalitas dan pengembangan usaha.

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Arif Rahman, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kiki Rizki Wardhana, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo Arifin Suaib yang turut hadir sebagai narasumber.

Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta yang berasal dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo, serta para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kiki Rizki Wardhana, yang menekankan pentingnya pemahaman layanan AHU sebagai fondasi legalitas usaha. Selanjutnya, kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa legalitas usaha melalui layanan AHU menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Suaib, yang mengangkat tema transformasi UMKM Gorontalo. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan strategi pengembangan UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk pentingnya legalitas usaha, digitalisasi, dan peningkatan kualitas produk.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memahami secara komprehensif manfaat layanan AHU serta mampu mengimplementasikannya dalam pengembangan usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Gorontalo - Menindaklanjuti pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Rapat Percepatan Upload Data Dukung IRH 2026 pada Rabu (22/4) secara virtual melalui Zoom meeting. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah Gorontalo dapat memenuhi batas akhir pengunggahan data dukung yang ditetapkan pada 24 April 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Gorontalo, Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Gorontalo, Tim Sekretariat Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Tim Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Gorontalo, serta Tim Asesor Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Gorontalo.

Kegiatan rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun, yang menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam mempercepat proses pengunggahan data dukung IRH Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan pentingnya percepatan proses unggah data dukung sebagai bagian dari pemenuhan indikator penilaian IRH Tahun 2026. Seluruh penanggung jawab diminta untuk segera melakukan proses upload data dukung tanpa menunggu hingga mendekati batas akhir waktu, guna menghindari potensi kendala teknis pada sistem yang dapat menghambat proses pengunggahan.

Selain itu, rapat juga menjadi wadah koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dengan pemerintah daerah dalam memastikan kelengkapan dokumen yang diunggah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Melalui pelaksanaan rapat ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di wilayah Gorontalo dapat menyelesaikan proses pengunggahan data dukung IRH Tahun 2026 secara tepat waktu dan optimal, sehingga mendukung peningkatan kualitas reformasi hukum di daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti arahan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum terkait penyusunan Daftar Inventarisasi Permasalahan (DIM) sebagai bagian dari upaya evaluasi dan pengendalian kinerja instansi, Selasa (21/4).

Langkah ini menekankan pentingnya pemetaan berbagai kendala dalam pencapaian target kinerja, khususnya terhadap pelaksanaan perjanjian kinerja serta program prioritas Menteri Hukum hingga Semester I Tahun 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat internal yang dipimpin oleh Raymond J.H. Takasenseran selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, dan seluruh koordinator di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, dilakukan inventarisasi secara komprehensif terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi, meliputi pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), penguatan dan pengembangan Indikasi Geografis, pemeriksaan notaris, harmonisasi peraturan daerah, hingga tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap satuan kerja mampu mengidentifikasi secara dini berbagai hambatan yang berpotensi mempengaruhi capaian kinerja. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil inventarisasi permasalahan tersebut akan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi melalui sistem administrasi yang telah ditentukan serta diinput dalam tautan resmi yang disediakan, dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 April 2026.

Melalui upaya ini, Kanwil Kemenkum Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melaksanakan kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan tema “Sosialisasi Terarah untuk Meningkatkan Awareness dan Pemahaman Layanan AHU” yang bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo pada Selasa, (21/4).

Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah, Raymond J.H. Takasenseran, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Kiki Rizki Wardhana, narasumber dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Fayzal Lamakaraka, Pimpinan Cabang BNI Provinsi Gorontalo Satomi S. Dungga, serta Associate Relationship Manager BNI 46 Gorontalo Paramitha S. Mokodompit.

Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Bidang AHU, Kiki Rizki Wardhana, yang menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha, khususnya melalui pendaftaran Perusahaan Perorangan sebagai bagian dari layanan AHU. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan akses layanan hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami secara komprehensif prosedur, persyaratan, dan manfaat dari layanan AHU, serta memanfaatkan kesempatan pendampingan untuk mendaftarkan usahanya secara resmi.

“Partisipasi aktif serta saran dan masukan dari Bapak/Ibu sekalian sangat kami harapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pendaftaran Perusahaan Perorangan merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, kemitraan, dan pengembangan usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah juga menyampaikan harapannya agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber sehingga dapat diimplementasikan secara nyata dalam menjalankan usaha.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, selain penyampaian materi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo juga memberikan layanan langsung proses legalitas badan hukum, khususnya pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM sekaligus penyerahan sertifikat Perseroan Perorangan Oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman.

Hal ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam mendorong kemudahan pendaftaran Perusahaan Perorangan sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital, yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo semakin sadar akan pentingnya legalitas usaha melalui pendaftaran Perusahaan Perorangan, yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kepercayaan dalam menjalankan usaha.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melaksanakan kegiatan inventarisasi kandidat Kawasan Karya Cipta di Kabupaten Boalemo, Senin (20/4). Kegiatan ini berlangsung di Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo sebagai bagian dari upaya pemetaan potensi Kekayaan Intelektual di sektor pariwisata daerah.

Analis KI Ahli Madya Rianingsih Kasim, bersama tim melakukan koordinasi langsung dengan pihak Dinas Pariwisata guna mengidentifikasi kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai pusat karya cipta.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya pusat kreativitas kontemporer yang dapat menjadi wadah bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Boalemo. Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa sejumlah desa wisata di Boalemo memiliki potensi besar untuk dikembangkan berbasis Kekayaan Intelektual, baik dari aspek budaya, kuliner, maupun kearifan lokal.

Selain desa wisata, terdapat pula destinasi unggulan yang tengah dipersiapkan untuk pengembangan lebih lanjut, salah satunya adalah Pulau Cinta yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

Tak hanya itu, potensi wisata religi juga turut diidentifikasi, berupa kawasan makam bersejarah yang direncanakan untuk dilakukan penataan ulang. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat kawasan berbasis sejarah dan budaya sebagai bagian dari Kawasan Karya Cipta.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo juga mengajukan pertanyaan terkait persyaratan dalam penetapan Kawasan Karya Cipta. Menanggapi hal tersebut, tim Bidang Pelayanan KI memberikan penjelasan mengenai dokumen yang perlu dipersiapkan, seperti data karya cipta, dokumentasi visual berupa foto dan video, deskripsi karya, serta identitas pencipta sebagai dasar dalam proses pencatatan hak cipta.

Melalui kegiatan inventarisasi ini, diharapkan akan tumbuh berbagai karya cipta di kawasan tersebut, mulai dari karya seni, dokumentasi sejarah, fotografi, hingga narasi budaya lokal. Seluruh potensi tersebut diharapkan dapat memperoleh pelindungan hukum melalui pencatatan hak cipta serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi kreatif di Kabupaten Boalemo.