Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Pembahasan Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Sekretariat Jenderal, Kamis (05/03).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Gorontalo sebagai representasi unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Partisipasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis dalam memastikan efektivitas sosialisasi layanan AHU di daerah berjalan optimal dan terukur.

Dalam pemaparannya, Ditjen AHU menjelaskan bahwa survei tingkat pemahaman masyarakat dilaksanakan pasca kegiatan sosialisasi layanan oleh Kantor Wilayah. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert empat tingkat, yakni tidak mengetahui, kurang mengetahui, mengetahui, dan memahami. Metode ini dirancang untuk memperoleh gambaran objektif mengenai sejauh mana masyarakat memahami layanan administrasi hukum yang disediakan negara.

Materi sosialisasi yang menjadi objek survei pun telah ditetapkan berdasarkan tema per triwulan dalam rencana aksi kinerja tahun 2026, meliputi Perseroan Perorangan pada triwulan pertama, Apostille dan Legalisasi pada triwulan kedua, serta Fidusia dan Kewarganegaraan pada triwulan ketiga. Dengan pendekatan terstruktur tersebut, evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memetakan secara komprehensif tingkat literasi hukum masyarakat.

Melalui komitmen evaluasi yang berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Gorontalo semakin menegaskan posisinya sebagai institusi pelayanan hukum yang responsif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam memastikan layanan administrasi hukum dapat diakses secara mudah, merata, dan memberikan kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Gorontalo.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui keikutsertaan aktif pada Rapat Lanjutan Penyeragaman Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Biro Perencanaan dan Organisasi, Selasa (03/03).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai representasi unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Partisipasi ini menegaskan peran strategis Kanwil Kemenkum Gorontalo sebagai garda terdepan pelayanan hukum di daerah.

Rapat lanjutan difokuskan pada harmonisasi dan penyelarasan komponen standar pelayanan di seluruh kantor wilayah. Pembahasan mencakup indikator waktu penyelesaian layanan, kejelasan dan kelengkapan persyaratan administrasi, transparansi biaya atau tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif dan terdokumentasi dengan baik.

Langkah penyeragaman ini menjadi bagian penting dalam menghindari disparitas penerapan standar antarwilayah, sekaligus memperkuat prinsip kepastian hukum dan kepastian layanan bagi masyarakat. Standar pelayanan yang baku dan terukur juga merupakan implementasi nyata prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.

Melalui keikutsertaan dalam rapat lanjutan ini, Kanwil Kemenkum Gorontalo kembali menegaskan komitmennya menghadirkan layanan hukum yang pasti, cepat, dan transparan. Konsistensi dalam penyeragaman standar pelayanan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja institusi di tingkat wilayah.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui pelaksanaan Rapat Tim Seleksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (5/3).

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi serta persiapan periode berikutnya ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Raymond J. H. Takasenseran, Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat struktural, serta jajaran pegawai yang tergabung dalam tim kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan wujud nyata perubahan budaya kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa setiap pegawai yang telah diberikan amanah dalam tim harus mampu memegang tanggung jawab tersebut dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Kepercayaan yang diberikan adalah tanggung jawab yang harus dijaga. Berkontribusilah secara maksimal sesuai peran masing-masing, sehingga upaya kita menuju WBK dan WBBM benar-benar berdampak,” tegasnya.

Rapat ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat peran agen perubahan sebagai motor penggerak reformasi birokrasi di lingkungan kantor wilayah. Sinergi antar tim dan konsistensi dalam pelaksanaan rencana kerja menjadi kunci utama dalam memastikan target pembangunan ZI tercapai secara optimal.

Dengan langkah yang terarah dan komitmen bersama, Kanwil Kemenkum Gorontalo terus menunjukkan eksistensinya sebagai satuan kerja yang progresif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sekaligus memperkuat posisinya sebagai institusi yang siap meraih predikat WBK/WBBM.

Gorontalo – Dalam rangka mendorong peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran merek kolektif pada Koperasi KDMP Hutadaa, Kabupaten Gorontalo, Kamis (5/3).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mananga P.M. Biantong bersama tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Gorontalo. Kehadiran tim disambut oleh Wakil Ketua KDMP Hutadaa, Abdul Gani, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Gorontalo.

Pendampingan diawali dengan sesi konsultasi dan identifikasi jenis usaha koperasi, dilanjutkan dengan pelengkapan dokumen serta persyaratan administratif yang diperlukan dalam proses pengajuan pendaftaran merek kolektif. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Gani menjelaskan bahwa KDMP Hutadaa bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok masyarakat (sembako), seperti beras, gula pasir, dan berbagai produk kebutuhan sehari-hari lainnya yang dipasarkan kepada anggota maupun masyarakat umum.

Melalui kegiatan ini, Bidang Pelayanan KI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan asistensi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya koperasi dan UMKM, dalam memanfaatkan sistem kekayaan intelektual sebagai instrumen perlindungan dan penguatan daya saing. Diharapkan, dengan terdaftarnya merek kolektif KDMP Hutadaa, koperasi memiliki identitas usaha yang sah secara hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat eksistensi dan reputasi usaha di tengah masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang diselenggarakan pada Kamis (5/3) secara virtual melalui Zoom Meeting di ruangan kerja masing-masing. Kegiatan ini mengangkat tema "Penerapan Hukum Pidana Adat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat."

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H Takasenseran, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Gorontalo.

Forum ini menghadirkan narasumber Hendra K. Putra selaku Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan dasar konstitusional pengakuan hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

Dijelaskan bahwa tindak pidana adat hanya dapat diberlakukan sepanjang memenuhi sejumlah kriteria, yakni berlaku pada wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tidak diatur dalam KUHP, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Untuk memperkuat keberlakuannya, pengaturan mengenai tindak pidana adat perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan tetap memperhatikan tata cara dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain itu, forum juga membahas progres penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang mengatur mekanisme penetapan tindak pidana adat serta tata cara penanganan dan penyelesaiannya. RPP tersebut juga memuat mekanisme pemeriksaan oleh Menteri Hukum terhadap rancangan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan tindak pidana adat sebelum dilakukan proses pengharmonisasian.

Melalui kegiatan ini, para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Gorontalo memperoleh penguatan pemahaman mengenai aspek konseptual, yuridis, dan teknis dalam pembentukan Peraturan Daerah yang memuat pengaturan tindak pidana adat, sehingga proses harmonisasi peraturan di daerah dapat dilaksanakan secara lebih cermat, terukur, dan selaras dengan sistem hukum nasional.