Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Jumat (13/2). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).

Rapat dihadiri oleh Kepala Divisi P3H, Ramlan Harun, beserta jajaran tim kerja. Sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah, Ramlan Harun membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan. Ia menegaskan bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Apabila terdapat tahapan yang tidak berjalan optimal, hal tersebut berpotensi menghambat proses pembentukan produk hukum daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum sangat membantu pemerintah daerah dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan. Aplikasi ini mendukung tertib administrasi, mempercepat proses harmonisasi, serta memastikan kesesuaian substansi, kewenangan, dan teknik penyusunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan bahwa keberadaan kendaraan dinas operasional sewa masih sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal yang dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Rismanto Kodrat Ganny. Berdasarkan hasil pembahasan, rapat menyepakati bahwa rancangan peraturan bupati tersebut dinyatakan selesai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo selanjutnya akan menerbitkan surat selesai harmonisasi setelah pemerintah daerah selaku pemrakarsa menyampaikan draf hasil perbaikan sesuai saran dan masukan Tim Harmonisasi.

Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo mengikuti kegiatan Rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Jumat (13/2). Kegiatan ini diikuti dari Ruang Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam mendukung perumusan kebijakan hukum yang responsif dan berbasis data di daerah.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ramlan Harun, bersama Tim Kerja BPHN dan Tim Kerja BSK Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Agenda utama kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman terkait mekanisme penyusunan peta permasalahan hukum sebagai dasar penting dalam penyusunan kebijakan hukum yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh Penyuluh Hukum Ahli Utama BPHN, Marciana Dominika Jone. Dalam paparannya, ia menjelaskan dasar hukum, tujuan, serta manfaat penyusunan peta permasalahan hukum, khususnya dalam mendukung proses identifikasi isu-isu hukum prioritas di daerah. Disampaikan pula tahapan penyusunan yang meliputi inventarisasi permasalahan hukum, pengolahan dan klasifikasi data, analisis tingkat urgensi dan dampak, hingga penyusunan laporan hasil sebagai bahan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, narasumber menekankan pentingnya validitas data, penggunaan sumber informasi yang kredibel, serta koordinasi lintas instansi agar peta permasalahan hukum yang dihasilkan bersifat komprehensif dan akurat.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Gorontalo menyampaikan bahwa inventarisasi permasalahan hukum telah dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait di seluruh Provinsi Gorontalo. Menanggapi hal tersebut, Marciana Dominika Jone memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan serta mendorong agar praktik baik tersebut dapat diadopsi dan dikembangkan oleh kantor wilayah lainnya. Diskusi juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi dengan pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung efektivitas pengumpulan dan pengolahan data hukum.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menerima kunjungan koordinasi DPRD Kabupaten Boalemo terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, pada Jumat, (13/2) bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun, selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah, didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, Ramlan Harun menegaskan bahwa penyusunan Ranperda harus menjadikan nilai-nilai moral Pancasila sebagai ideologi negara sebagai landasan fundamental. Menurutnya, regulasi yang dibentuk harus tetap berpedoman pada asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta disusun secara cermat agar tidak menimbulkan perdebatan dalam proses pembahasan bersama pihak eksekutif.

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah terkait kewenangan dalam penyusunan kurikulum, yang harus diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo menjelaskan bahwa Ranperda tersebut sebelumnya telah melalui tahapan harmonisasi. Dalam proses tersebut, berbagai masukan dan penyempurnaan substansi telah diberikan untuk memastikan kesesuaian norma, sistematika, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan pembahasan lanjutan Ranperda tetap mengacu pada hasil harmonisasi yang telah dilakukan, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan dapat tersusun secara komprehensif, sistematis, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menggelar kegiatan senam pagi bersama pada Jumat (13/2) sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran jasmani pegawai sekaligus mempererat kebersamaan dan solidaritas di lingkungan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Pancasila Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.

Senam pagi bersama tersebut diikuti langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mananga P.M Biantong, dan jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Gorontalo. Kehadiran pimpinan dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penerapan pola hidup sehat serta penguatan budaya kerja yang harmonis dan produktif.

Seluruh pegawai tampak bersemangat mengikuti setiap gerakan senam yang dipandu oleh instruktur. Suasana penuh keakraban dan keceriaan terlihat selama kegiatan berlangsung, mencerminkan semangat kebersamaan di antara seluruh pegawai lintas bagian dan unit kerja. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, kegiatan ini juga menjadi sarana relaksasi untuk mengurangi kejenuhan akibat rutinitas pekerjaan.

Melalui kegiatan senam pagi bersama ini, Kanwil Kemenkum Gorontalo berharap dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani sebagai penunjang kinerja. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat rasa kekeluargaan, meningkatkan semangat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, solid, dan berdaya saing dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Yogyakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, bersama seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembaruan hukum nasional dengan mengikuti hari ketiga Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru Tahun 2026, Rabu (12/02).

Mengusung tema “Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menjembatani kebijakan hukum dan dunia akademik.

Pada hari terakhir pelaksanaan, agenda difokuskan pada penguatan kurikulum pendidikan hukum melalui diskusi dan finalisasi silabus Mata Kuliah Hukum Pidana yang dipandu oleh Dr. Edita Elda, S.H., serta diskusi dan finalisasi silabus Mata Kuliah Hukum Acara Pidana oleh Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.. Forum ini menitikberatkan pada penyelarasan materi ajar dengan substansi KUHP dan arah pembaruan KUHAP agar mampu melahirkan lulusan hukum yang responsif terhadap dinamika sistem peradilan pidana modern.

Sebagai bagian dari evaluasi komprehensif, seluruh peserta mengikuti Post Test Lokakarya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, yang menjadi tolok ukur pemahaman terhadap materi strategis yang telah dibahas selama rangkaian kegiatan.

Puncak kegiatan diisi dengan pemaparan mendalam oleh Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. terkait Arah Pembaharuan KUHP, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan KUHAP. Dalam paparannya, ditegaskan bahwa pembaruan hukum pidana bukan sekadar perubahan norma, tetapi transformasi paradigma menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, berorientasi pada perlindungan hak asasi, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Lokakarya kemudian ditutup secara resmi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), BPSDM Kemenkum, dan ASPERHUPIKI. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi guna memastikan implementasi KUHP dan pembaruan KUHAP berjalan efektif dan berkelanjutan.

Partisipasi aktif Kakanwil Kemenkum Gorontalo dalam kegiatan ini mencerminkan kesiapan dan keseriusan Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam mendukung agenda reformasi hukum nasional, sekaligus memperkuat peran daerah dalam menyukseskan transformasi sistem hukum pidana Indonesia.