Gorontalo – Sabtu (26/4), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat peningkatan signifikan dalam capaian kinerjanya pada Triwulan I tahun 2025. Dalam momen Tasyakuran Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang digelar hari ini, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menyampaikan bahwa total permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang masuk hingga Maret 2025 telah mencapai 70.838 permohonan.

Dari jumlah tersebut, permohonan hak cipta mendominasi dengan 36.296 permohonan, diikuti oleh merek sebanyak 29.773 permohonan, serta jenis permohonan KI lainnya sejumlah 4.769 permohonan. Capaian ini menunjukkan tren positif atas peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo pun turut ambil bagian dalam kontribusi capaian ini. Pada Triwulan I 2025, Kanwil Kemenkum Gorontalo mencatatkan 200 permohonan KI, terdiri dari 193 permohonan hak cipta dan 8 permohonan merek. Angka ini merupakan hasil dari berbagai upaya sosialisasi dan pelayanan publik yang terus digalakkan oleh bidang pelayanan KI di Gorontalo.

Jika melihat data sepanjang tahun 2024, Kanwil Kemenkum Gorontalo mencatat total 1.042 permohonan KI, dengan rincian 900 permohonan hak cipta, 127 permohonan merek, dan 2 permohonan desain industri. Capaian ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesadaran pelindungan KI di daerah, namun juga menunjang penerimaan negara.

Adapun dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rentang tahun 2023 hingga Triwulan I 2025, Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Gorontalo berhasil menyumbang total Rp 770.450.000, dengan capaian tertinggi berasal dari permohonan hak cipta yang menyumbang sekitar 69% dari total PNBP tersebut.

Kontribusi positif ini diharapkan terus meningkat seiring dengan komitmen DJKI dan Kanwil di seluruh Indonesia dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif, progresif, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pelaku ekonomi kreatif di daerah.

Gorontalo – Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia tahun 2025, Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar acara bertema “Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif & Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital” secara luring dan daring pada Sabtu (26/4).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, secara resmi membuka kegiatan Mobile IP Clinic serentak di seluruh Kantor Wilayah. Dalam sambutannya, Dirjen KI menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi, khususnya di tengah kemajuan teknologi digital yang pesat.

Sejalan dengan tema global World Intellectual Property Day 2025, yaitu “IP and Music: Feel the Beat of IP”, peringatan ini juga mengangkat peran penting kekayaan intelektual dalam mendukung karya-karya kreatif di bidang musik, serta mendorong generasi muda untuk terus berkarya dan melindungi hasil ciptaannya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arif Rahman; Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mananga P. Biantong; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani; serta jajaran Analis Kekayaan Intelektual dan pelaksana, turut mengikuti rangkaian kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kakanwil menyampaikan bahwa peringatan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, sekaligus mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif di Indonesia.

“Di era digital seperti sekarang, karya-karya kreatif anak bangsa semakin mudah diakses, tetapi juga rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, perlindungan kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk memastikan hak dan potensi ekonomi dari karya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penciptanya,” ujar Dr. Pagar.

Dengan semangat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025, Kementerian Hukum terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam bidang kekayaan intelektual serta mendorong lahirnya lebih banyak karya kreatif dan inovatif dari seluruh penjuru Indonesia.

Gorontalo – Jumat (25/04), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo turut menghadiri acara peresmian kantor Unit Penyelenggara Seleksi dan Penilaian Kompetensi Pegawai (UPSCPKP) ASN BKN Gorontalo. Acara penting ini dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Farulloh, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Kepala BKN RI menyampaikan bahwa keberadaan UPSCPKP akan memperkuat sistem merit dalam pengelolaan ASN, mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan karir. Ia juga mengapresiasi sinergi antara BKN dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan unit ini.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah menyambut baik diresmikannya kantor UPSCPKP dan berharap unit ini dapat menghasilkan ASN yang kompeten dan profesional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan peninjauan fasilitas kantor UPSCPKP ASN Gorontalo.

Kehadiran Kakanwil Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar dalam peresmian kantor UPSCPKP ini menggarisbawahi komitmen dan dukungan Kemenkumham terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Gorontalo. Unit baru ini diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan seleksi dan penilaian kompetensi yang transparan dan akuntabel.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, (24/04) bertempat di ruang rapat pimpinan Kanwil Kemenkum Gorontalo.

Rapat harmonisasi ini dipimpin oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Gorontalo, Rismanto Kodrat Ganny, beserta tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Gorontalo. Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk memastikan bahwa Ranperda tentang Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam proses harmonisasi ini, diharapkan dapat menghasilkan Ranperda yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan harmonisasi ini menunjukkan peran aktif Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas di wilayah Provinsi Gorontalo. Diharapkan, Ranperda tentang Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato ini dapat segera diselesaikan dan ditetapkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pohuwato.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo sukses menggelar ujian seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkumham Tahap II Tahun 2024 di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Gorontalo pada Kamis (24/04). Sebanyak 12 peserta dari wilayah Kanwil Kemenkum Gorontalo mengikuti serangkaian tahapan ujian dengan tertib.

Proses ujian berlangsung dengan alur yang ketat, dimulai dari registrasi, penitipan barang, pemeriksaan badan, hingga pemberian nomor pin sebelum peserta memasuki ruang steril dan ruang ujian yang diawasi secara ketat. Setiap tahapan dilalui peserta dengan disiplin.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani, serta panitia seleksi daerah lainnya hadir meninjau langsung jalannya seleksi. Kakaknwil Pagar Butar Butar, menegaskan komitmen Kemenkum Gorontalo terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses rekrutmen PPPK ini. Ia menyampaikan bahwa kelancaran ujian, mulai dari awal hingga akhir, adalah cerminan kerja keras dan persiapan matang dari masing-masing peserta.

"Kami sangat menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi PPPK ini. Kami percaya bahwa hasil yang akan dicapai oleh para peserta adalah murni buah dari usaha dan kompetensi mereka sendiri," ujarnya.

Kegiatan ujian seleksi kompetensi PPPK Kemenkumham Tahap II Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan aman. Sebagai akhir dari rangkaian ujian, Kepala UPT BKN Gorontalo, Iskandar Hadju, menyerahkan Berita Acara Hasil Ujian secara resmi kepada perwakilan Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo.

Penyerahan berita acara ini menandai selesainya pelaksanaan ujian di tingkat daerah, dan selanjutnya hasil tersebut akan diproses lebih lanjut oleh panitia seleksi pusat untuk pengumuman kelulusan.