
Gorontalo – Dalam rangka memastikan pelaksanaan evaluasi Survei Penilaian Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Penilaian Kualitas Pelayanan (SPKP) berjalan optimal dan tepat sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menggelar rapat persiapan evaluasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, pada Kamis (5/2).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo. Rapat ini bertujuan untuk mematangkan kesiapan teknis dan substansi pelaksanaan evaluasi SPAK dan SPKP Tahun 2026.
Dalam arahannya, Kadiv P3H Ramlan Harun menegaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPAK–SPKP merupakan bagian dari tugas strategis BSK dalam mengukur tingkat integritas dan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa hasil survei nantinya akan menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana kualitas layanan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, khususnya pada layanan Kekayaan Intelektual (KI) yang menjadi fokus utama pada tahun 2026.
“Evaluasi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi cermin bagi peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan budaya anti korupsi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo,” ujar Ramlan Harun.
Sementara itu, Koordinator BSK Kanwil Kemenkum Gorontalo, Muhamad Djaelani, menekankan pentingnya peran Tim Kerja BSK dalam mengoptimalkan penyusunan dan penyebarluasan konten yang informatif dan edukatif kepada masyarakat. Konten tersebut diharapkan dapat menjelaskan hasil tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya serta mendukung pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan survei SPAK dan SPKP, baik sebelum maupun setelah kegiatan berlangsung.
Melalui rapat persiapan ini, Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



