Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah resmi menyelenggarakan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara hybrid dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Kegiatan strategis ini turut diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J. H. Takasenseran, bersama Kepala Divisi P3H Ramlan Harun dan jajaran, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen.
Peresmian ini bertujuan untuk memperluas jangkauan akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa dan kelurahan, agar memperoleh keadilan dan pendampingan hukum secara mudah, cepat, dan gratis. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran video program Posbankum Nasional, dilanjutkan dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang menyampaikan capaian membanggakan, yakni sebanyak 2.017 desa/kelurahan di Sulawesi Tengah telah 100 persen terbentuk Pos Bantuan Hukum.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Kepala BNN RI serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, yang menilai pencapaian ini sebagai langkah nyata dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat.
Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mahkamah Agung, serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas capaian luar biasa dalam mewujudkan 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan keberadaan Pos Bantuan Hukum dan para paralegal desa/kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum kepada masyarakat, sekaligus memperkuat budaya sadar hukum hingga ke akar rumput.
