Gorontalo — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo turut berpartisipasi dalam Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2030 yang digelar di Aula Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini mengangkat tema “Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan” sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Senin, (10/11).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abdul Wahab Otaya, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam penyusunan RAD SDGs. Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi SDGs tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga dukungan aktif dari seluruh instansi vertikal, akademisi, dan masyarakat.
Dua narasumber utama turut memberikan materi strategis dalam kegiatan ini, yakni Erwin dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan topik “Strategi dan Tantangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Gorontalo”, serta Pras dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo yang menyampaikan paparan “Gambaran Capaian SDGs pada Pilar Sosial di Gorontalo.”
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo diwakili oleh Imran Sye’ya Kaharu dan Jefri S. Pakaya. Kehadiran keduanya mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan sosial.
Partisipasi Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo dalam forum ini juga menjadi wujud nyata sinergi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Melalui peran aktif tersebut, Kementerian Hukum Gorontalo berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan arah kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.
