Perkuat Fondasi Hukum UMKM, Kanwil Kemenkum Gorontalo Hadiri FGD Penjaminan Usaha

Gorontalo – Kadiv P3H Ramlan Harun, bersama tim Analis Hukum mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting (26/9).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Bengkulu dengan topik “Penjaminan dalam Mendorong Kewirausahaan dan Mengembangkan Industri Kreatif (Asta Cita Ke-3)”. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, yang sekaligus membuka kegiatan, serta dua narasumber utama, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu, Karmawanto, dan Kepala Kantor PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Provinsi Bengkulu, Randy Leonardus Nababan.
Dalam sambutannya, Arfan Faiz menegaskan bahwa skema penjaminan merupakan instrumen penting yang perlu didukung oleh literasi hukum dan harmonisasi regulasi, sehingga mampu memperkuat ekosistem kewirausahaan di berbagai daerah. Sementara itu, Tim Kerja BPHN yang dipimpin oleh Erna Priliasari memaparkan tiga temuan utama dalam kajian, yaitu masih adanya ketimpangan portofolio penjaminan antar daerah, rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha, serta belum optimalnya sinergi regulasi penjaminan dengan sektor perasuransian.
Para narasumber turut menyoroti pentingnya pendampingan legalitas usaha, pemanfaatan digitalisasi, inovasi produk penjaminan, serta peningkatan kerja sama antarinstansi guna memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Perwakilan Kanwil Kemenkum Bengkulu, Tongam R. Silaban, juga menambahkan bahwa evaluasi regulasi daerah harus dilakukan secara sinergis agar implementasi kebijakan lebih efektif.
Dari hasil diskusi, peserta FGD merumuskan tiga rekomendasi strategis: penguatan regulasi penjaminan berbasis kebutuhan pelaku usaha, peningkatan kapasitas hukum dan literasi keuangan UMKM, serta perluasan akses pembiayaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap Asta Cita Ke-3 pemerintah, sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun fondasi hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kewirausahaan di Indonesia.