Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ramlan Harun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman dan jajaran mengikuti pembukaan Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Senin (24/11). Kegiatan nasional ini menjadi wadah penghargaan bagi para Kepala Desa dan Lurah yang berperan aktif dalam penyelesaian sengketa masyarakat melalui jalur non-litigasi.
Program PJA menegaskan bahwa pemimpin desa dan kelurahan saat ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga tampil sebagai pengayom dan mediator yang dipercaya masyarakat untuk meredakan konflik. Peran mereka menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni di akar rumput.
Sebagai bentuk dukungan, Kanwil Kemenkum Gorontalo juga mengirimkan empat paralegal untuk mengikuti rangkaian kegiatan dan pendampingan dalam program PJA tahun ini. Keikutsertaan para paralegal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas penyelesaian sengketa di tingkat desa dan memperluas jangkauan layanan hukum non-litigasi di wilayah Gorontalo.
Di tingkat nasional, Kementerian Hukum melalui BPHN telah memberikan pelatihan kepada 1.023 peserta sepanjang tahun 2025, mencakup materi konsultasi hukum, bantuan hukum, advokasi, mediasi konflik, hingga rujukan profesional. Program ini merupakan kolaborasi antara Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa.
Pada pembukaan kegiatan, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, memberikan apresiasi kepada BPHN atas komitmennya membina para juru damai. “Keadilan sejati tidak selalu dicapai melalui meja pengadilan. Perdamaian harus menjadi pilihan pertama,” ujarnya.
Pembukaan PJA turut dirangkaikan dengan penyerahan Piagam dan Medali Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) serta Piala Peacemaker Justice Award kepada penerima apresiasi tahun ini.
Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran Kepala Desa dan Lurah dalam menjaga tatanan sosial. Ia juga menjelaskan pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, yang mengedepankan living law dan keadilan restoratif melalui pendekatan seperti Victim-Offender Mediation dan sistem panel adat.
Menutup sambutannya, Wamenkum mendorong para peserta untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan bersemangat menjadi bagian dari 130 peserta terbaik yang akan berkompetisi dalam PJA 2025.
