Gorontalo – Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai serta memperkuat literasi strategis jajaran Kementerian Hukum terhadap isu-isu kebijakan terkini, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menyelenggarakan kegiatan BSK Hukum Policy Talks. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk forum diskusi daring melalui platform Zoom Meeting, dan diikuti secara virtual oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, termasuk para Calon Pegawai Negeri Sipil yang turut aktif dalam diskusi. Jumat, (25/7).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Veiby Sinta Koloay, selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum. Dalam paparannya, beliau membawakan materi bertajuk “Mendorong Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Melalui Kegiatan Advokasi Kebijakan”. Materi ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas Analis Kebijakan untuk mengoptimalkan hasil analisis agar dapat ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan dampak nyata dalam penyusunan kebijakan.
Veiby menjelaskan bahwa advokasi kebijakan adalah suatu pendekatan untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada para pengambil keputusan guna memperoleh dukungan politik maupun sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan dari pendekatan ini adalah mempengaruhi arah kebijakan agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis serta menciptakan perubahan regulasi yang bermanfaat bagi publik.
Salah satu poin penting yang disoroti dalam forum ini adalah pentingnya melibatkan pengambil keputusan secara langsung dalam proses diskusi, guna meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Di akhir kegiatan, narasumber menekankan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan aspek yang tidak kalah penting, mengingat dinamika politik yang senantiasa memengaruhi strategi dan hasil advokasi kebijakan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta, khususnya jajaran Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, dapat memperkuat peran strategisnya dalam penyusunan dan pengawalan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
