Gorontalo – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Pagar Butar Butar, para Kepala Divisi dan jajaran mengikuti secara virtual Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian Hukum Triwulan I Tahun 2025 dan Updates Isu Aktual yang disampaikan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, pada Selasa (15/04).
Dalam konferensi pers tersebut, Menkum Supratman Andi Agtas menyampaikan sejumlah capaian kinerja signifikan yang diraih Kementerian Hukum selama periode Januari hingga Maret 2025. Ia menekankan lima bidang layanan utama Kemenkum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Layanan Kekayaan Intelektual (KI), Layanan Peraturan Perundang-undangan (PP), Layanan Pembinaan Hukum Nasional, dan Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menkum juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat.
Di bidang AHU, Kemenkum berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau 99,57% dari total permohonan yang masuk, terkait berbagai layanan hukum perdata, pidana, tata negara, badan usaha, otoritas pusat, dan hukum internasional. Dari layanan AHU ini, Kemenkum mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp311.313.889.586. Selain itu, Kemenkum juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap 6 atlet sepak bola untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia.
Pada sektor Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah menyelesaikan 116.126 permohonan, dengan dominasi pada merek (66.995) dan hak cipta (36.296). Dari layanan KI, PNBP yang diterima mencapai Rp220.903.378.668. Di tingkat internasional, Indonesia menduduki posisi pertama dalam permohonan paten (715) dan desain industri (1.186), melampaui negara-negara maju lainnya.
Di bidang Peraturan Perundang-undangan (PP), Kemenkumham tengah memproses rancangan Undang-Undang (RUU) dan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru sebagai prioritas nasional. Hingga Maret 2025, 2.179 proses harmonisasi PP di berbagai bidang telah diselesaikan, dan diharapkan meningkat dengan peluncuran aplikasi e-Harmonisasi yang mempercepat dan mentransparankan proses harmonisasi.
Menkum juga menyampaikan komitmen Kemenkum dalam memberikan bantuan hukum gratis melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi kepada masyarakat tidak mampu. Sebanyak 777 pemberi bantuan hukum telah terdaftar untuk periode 2025-2027. Selain itu, 1.764 pos bantuan hukum telah diinisiasi pendiriannya di desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
Untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, Kemenkum terus mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dengan 658.361 dokumen hukum telah terintegrasi. Layanan e-Journal dan e-book juga disediakan secara gratis. Dalam pengembangan SDM, 17.212 peserta telah mengikuti berbagai pelatihan selama triwulan I 2025.
Kakanwil Kemenkum Gorontalo menyampaikan bahwa Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam konferensi pers ini merupakan wujud komitmen untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan dan capaian kinerja Kementerian Hukum, serta mengimplementasikannya di tingkat wilayah demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi momen penting bagi kami untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus menyelaraskan langkah ke depan sesuai dengan arahan Bapak Menteri. Kami siap berkontribusi optimal dalam pencapaian target nasional Kemenkum," ujarnya.
