Gorontalo - Kementerian Hukum menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Manajemen Talenta Tahun 2026 pada Selasa (27/1) 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Guest House Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, serta diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo turut berpartisipasi secara virtual melalui zoom meeting yang dipusatkan di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Gorontalo.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, Pimti Pratama serta jajaran pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Gorontalo.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2026, sekaligus menyelaraskan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan, pemanfaatan, dan tindak lanjut hasil penilaian kompetensi dengan sistem manajemen talenta.
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Tuti Ayu Putu Suwardani, dalam arahannya menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Ia mengajak seluruh pimpinan untuk tidak memandang penilaian kompetensi dan manajemen talenta sekadar sebagai program administratif tahunan.
"Saya mengajak seluruh pimpinan untuk bersama-sama menjadikan Penilaian Kompetensi dan Manajemen Talenta sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar program," tegasnya.
Menurutnya, integrasi penilaian kompetensi dengan manajemen talenta akan membantu organisasi dalam memetakan potensi pegawai secara objektif, menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitasnya, serta menyiapkan kader-kader pimpinan yang profesional dan berintegritas di masa depan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Gorontalo, memiliki pemahaman yang jelas mengenai mekanisme penilaian kompetensi dan penerapan manajemen talenta, sehingga dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
