Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melaksanakan Rapat Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Tahun 2026 pada Selasa (7/4), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, narasumber Nuvazria Achir, Koordinator Badan Strategi Kebijakan (BSK) Muhamad Djaelani, serta Tim Kerja Analisis Evaluasi Kebijakan (AIEK).
Rapat dibuka oleh Koordinator BSK dengan pembahasan terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam rapat tersebut juga ditetapkan rencana pengumpulan data untuk pelaksanaan analisis dan evaluasi dampak kebijakan di lokasi yang telah ditentukan.
Hasil dari kegiatan pengumpulan data tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk dokumen rekomendasi strategis yang akan menjadi bahan utama dalam forum Diskusi Strategi Kebijakan. Forum ini direncanakan melibatkan sedikitnya 100 peserta dari berbagai sektor guna membedah hasil temuan secara komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan aplikatif.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, menekankan pentingnya upaya pencarian solusi atas keterbatasan formasi perancang peraturan perundang-undangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya perancang merupakan tantangan yang perlu segera diatasi guna menjamin optimalnya proses penyusunan, harmonisasi, dan evaluasi regulasi di daerah.
Selain itu, rapat juga membahas progres pelaksanaan analisis evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Tim BSK secara sistematis dan terstruktur. Tim telah melaksanakan sejumlah tahapan penting, di antaranya pengisian profil kebijakan, penyusunan daftar informan, serta pengisian lembar kertas kerja Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan sebagai instrumen utama dalam melakukan kajian.
Seluruh proses tersebut dilakukan melalui diskusi aktif dan partisipatif antar anggota tim dengan mengedepankan pertukaran gagasan serta penghimpunan berbagai masukan yang relevan. Setiap masukan kemudian dianalisis dan diselaraskan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan evaluasi yang ingin dicapai.
Dalam kesempatan tersebut, narasumber juga menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan disampaikan kepada responden melalui dua metode, yaitu melalui Google Form dan wawancara langsung. Penyusunan instrumen ini dilakukan dengan memperhatikan aspek kejelasan, kesederhanaan, serta kesesuaian dengan tujuan analisis, sehingga memudahkan responden dalam memberikan jawaban yang akurat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal serta menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dalam mendukung perumusan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
