Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo turut mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kantor Wilayah Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin (19/1) tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Di lingkungan Kanwil Kemenkum Gorontalo, kegiatan sosialisasi diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun, beserta Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK). Para peserta mengikuti jalannya kegiatan dari Ruang Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Gorontalo.
Sosialisasi di buka secara langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mien Usihen. Dalam sambutannya Kepala BPHN menekankan pentingnya Indeks Reformasi Hukum sebagai instrumen strategis nasional dalam mengukur kualitas pelaksanaan reformasi hukum pada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. IRH dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Dalam pemaparan materi, disampaikan bahwa pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025, Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 6 Tahun 2025, serta Keputusan Menteri Hukum tentang Pedoman Penilaian IRH pada Pemerintah Daerah. Proses penilaian melibatkan berbagai unsur, mulai dari Tim Penilai Nasional, Tim Sekretariat Nasional dan Wilayah, hingga pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja.
Adapun alur penilaian IRH dimulai dari penetapan Tim Penilai Nasional, Tim Sekretariat Nasional, dan Tim Sekretariat Wilayah pada periode 5-19 Januari 2026, kemudian berlanjut ke tahapan pengumpulan data, verifikasi, penilaian, hingga tahap akhir berupa tindak lanjut hasil penilaian yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli hingga November 2026.
Selain membahas pelaksanaan IRH Tahun 2026, sosialisasi juga memuat arah perubahan variabel, indikator, dan data dukung IRH Tahun 2027. Perubahan tersebut menitikberatkan pada penguatan koordinasi harmonisasi regulasi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah, peningkatan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan, penguatan kompetensi perancang dan analis hukum, evaluasi serta re-regulasi atau deregulasi berbasis hasil review, serta penataan dan integrasi database peraturan melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai standar nasional.
Seluruh rangkaian upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya reformasi hukum yang berkelanjutan dengan dukungan bukti administratif dan dokumen resmi sebagai dasar penilaian kinerja di bidang hukum.
