Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan pada Kamis (22/1) Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia secara daring melalui platform Zoom Meeting.
Di Kanwil Kemenkum Gorontalo, kegiatan diikuti dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan dan Pembinaan Hukum (P3H) Ramlan Harun, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani, Koordinator BPHN, Martvina Sapii, serta Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.
Rapat kerja teknis diawali dengan arahan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, yang didampingi Sekretaris BPHN, M. Aliamsyah. Dalam arahannya, Min Usihen menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan tugas Divisi P3H dan BPHN di wilayah, termasuk keselarasan arah kebijakan, sasaran strategis, serta sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa setiap Kantor Wilayah perlu menyusun rencana aksi pembinaan hukum di daerah yang terukur dan sejalan dengan kebijakan nasional agar program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, peserta Rakernis juga menyaksikan video singkat berisi pesan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang menegaskan peran strategis Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai instrumen utama dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Selanjutnya, rapat membahas sejumlah pedoman teknis yang dipaparkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPHN. Materi yang disampaikan meliputi pedoman pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), pedoman analisis dan evaluasi peraturan daerah, serta mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah.
Selain itu, turut disampaikan pedoman layanan literasi hukum, pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta pelaksanaan penyuluhan hukum di wilayah sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui optimalisasi layanan Posbankum.
Kegiatan Rakernis ditutup dengan sesi tanya jawab yang membahas implementasi teknis di daerah, tantangan pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi antara BPHN dan Kantor Wilayah guna memastikan seluruh program pembinaan hukum nasional berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
