Menutup rangkaian agenda strategis sepanjang tahun 2025, Kementerian Hukum menandai babak akhir pengendalian kinerja melalui Rapat Koordinasi dan Sesi Refleksi Akhir Tahun. Forum ini tidak sekadar menjadi penutup kegiatan tahunan, tetapi juga ruang konsolidasi nasional untuk membaca capaian, menakar tantangan, dan merumuskan arah penguatan kinerja Kementerian Hukum ke depan. Kamis, (18/12).
Rapat koordinasi yang berlangsung dengan sangat baik dan produktif ini menghasilkan berbagai inovasi dan kesepakatan strategis, di antaranya terbentuknya 628 Rencana Aksi (Renaksi) sebagai hasil konkret komitmen bersama seluruh unit kerja Kementerian Hukum dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja dan reformasi birokrasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa Rakor Pengendalian Kinerja tidak hanya menjadi forum evaluasi, namun juga wadah lahirnya inovasi dan penguatan sinergi lintas unit. Salah satu capaian strategis yang diluncurkan pada kegiatan ini adalah Super Apps Kementerian Hukum, sebuah aplikasi terintegrasi yang diharapkan menjadi terobosan besar dalam mewujudkan pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Hukum juga memberikan penghargaan atas capaian kinerja kepada mitra kerja, Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta apresiasi kepada kantor wilayah dan pegawai terbaik sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, inovasi, dan kontribusi nyata sepanjang Tahun 2025.
Menteri Hukum dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas kerja keras dan komitmen yang telah ditunjukkan, sehingga mampu mencatatkan berbagai capaian positif di tahun 2025. Menteri menegaskan pentingnya menjaga semangat kolaborasi, profesionalisme, dan inovasi dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, yang diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Raymond J.H. Takasenseran, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ramlam Harun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Arif Rahman, serta Kepala Bagian Tata Usaha Mohammad Yani. Keikutsertaan jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Gorontalo mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum serta kesiapan Kanwil Gorontalo dalam mengimplementasikan berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan Super Apps dalam peningkatan layanan hukum di daerah.
Melalui Rakor ini, Kanwil Kemenkum Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Gorontalo.
