GORONTALO - Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar Refleksi Akhir Tahun 2024 dengan tema "Membangun Sinergi Untuk Indonesia Emas 2045 : Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan, Sebagai Pilar Pembangunan Nasional, Senin (16/12) bertempat di Kampus Poltekpin Tangerang Banten.
Refleksi akhir tahun ini menjadi komitmen Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan guna bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan pelayanan publik.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya mengatakan transformasi menjadi empat Kementerian ini akan membentuk sinergi yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Saat ini Kementerian kita terbagi menjadi empat, Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Koordinator. Dengan transformasi ini saya mengajak kita semua untuk saling bersinergi memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan transformasi ini untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto yaitu Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.
"Guna mendukung Pembangunan Nasional demgan visi Indonesia Emas 2045, Aparatur Sipil Negara wajib mewujudkannya sesuai dengan bidangnya masing masing, untuk itu terdapat tiga hal pokok yang dilakukan guna mencapai visi tersebut," ujarnya.
Pada refleksi akhir tahun ini, salah satu unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo berhasil meraih satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024.
Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar disela-sela kegiatan mengungkapkan sangat mengapresiasi upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan pembangunan zona integritas pada tahun 2024, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.
Ia berharap sekalipun kedepan Kemenkumham sudah bertransformasi, tetapi Pembangunan ZI tetap dilaksanakan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik lebih baik.
