
Gorontalo - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo turut berpartisipasi dalam kegiatan Revisi Pergeseran Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring melalui via zoom pada Rabu (21/1) tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026, sehingga dapat berjalan searah dengan kebijakan pemerintah pusat serta menyesuaikan kebutuhan operasional di tingkat daerah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 15 Januari 2026. Kegiatan penelaahan tersebut melibatkan para pejabat dan pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pergeseran anggaran dilakukan secara tepat, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing satuan kerja. Pelaksanaan rapat dibagi ke dalam dua tim melalui platform Zoom guna menjaga efektivitas dan kelancaran pembahasan.
Dari unsur Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani, perwakilan Bagian Perencanaan dan Program (Renprog), serta Bagian Keuangan. Ketiga unsur tersebut berperan penting dalam memberikan data, klarifikasi, serta masukan teknis terkait kondisi realisasi anggaran dan kebutuhan riil di wilayah masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, peserta rapat secara aktif membahas berbagai aspek teknis pergeseran anggaran, termasuk penyesuaian alokasi belanja pegawai serta optimalisasi belanja barang operasional agar sejalan dengan prioritas program kerja tahun 2026. Diskusi juga difokuskan pada upaya menjaga kesinambungan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses revisi pergeseran anggaran dapat diselesaikan secara komprehensif dan tepat waktu, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Hukum di tahun 2026. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal turut menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh kantor wilayah dalam mendukung proses perencanaan dan pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.



