Gorontalo – Gubernur Provinsi Gorontalo, Gusnar Ismail, mengapresiasi terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan ke-3 Tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Senin (06/10). Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses keadilan dan memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan hukum kepada individu yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. “Melalui kegiatan ini, diharapkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas,” ujarnya.
Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari ini dilanjutkan dengan masa aktualisasi selama tiga bulan, di mana pelaksanaan aktualisasi akan didampingi langsung oleh Kanwil Kemenkum Gorontalo agar prosesnya lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan ini, Gusnar menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting tidak hanya sebagai sarana penguatan kapasitas aparatur desa dan warga masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan. “Paralegal merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum di tingkat masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses sistem hukum formal,” ungkap Gusnar.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan pelatihan ini sebaik mungkin demi meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diikuti oleh 1.458 peserta yang berasal dari masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang telah ditunjuk sebagai paralegal di Posbakum Desa/Kelurahan. Pemberian materi dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, sementara kegiatan aktualisasi dilakukan langsung di Posbankum masing-masing.
Turut hadir secara virtual Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkum RI, Constantinus Kristomo, serta narasumber dari Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi dan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Gorontalo.
Dalam mendukung keberlanjutan program, Kanwil Kemenkum Gorontalo juga tengah menyiapkan kerja sama dengan unsur TNI. “Dalam proses mediasi di lapangan, anggota Babinsa di wilayah masing-masing akan turut dilibatkan. Hal ini akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan MoU antara Kakanwil dengan Komandan Korem 133/Nani Wartabone, serta PKS antara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dengan para Dandim Kabupaten/Kota,” terang Raymond.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para paralegal dapat menjadi ujung tombak penyebarluasan pemahaman hukum serta memperkuat posisi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan di seluruh pelosok Provinsi Gorontalo.
