Gorontalo — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo kembali menyelenggarakan dua kegiatan rapat harmonisasi secara serentak pada Rabu (5/11). Kegiatan pertama membahas Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, dan kegiatan kedua membahas Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
Kedua kegiatan dibuka bersamaan melalui platform Zoom Meeting oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Takasenserang. Dalam arahannya, beliau menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo dengan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Beliau menegaskan bahwa harmonisasi peraturan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, pelaksanaan harmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum menjadi bagian strategis dari upaya mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis dan terintegrasi dengan sistem hukum nasional.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan oleh masing-masing Pokja Harmonisasi sesuai subpembahasan.
Pada Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato, pembahasan difokuskan pada upaya menghadirkan dasar hukum bagi pelaksanaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman, menjelaskan bahwa rancangan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Asta Cita keenam dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rapat dipimpin oleh Ervina Rully Machmud, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya bersama Tim Pokja II. Setelah pembahasan pasal demi pasal, disimpulkan bahwa rancangan tersebut telah selesai diharmonisasi, dan surat selesai harmonisasi akan diterbitkan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan perbaikan sesuai masukan tim.
Sementara itu, Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Boalemo membahas perubahan nomenklatur dari UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan. Kegiatan ini dipandu oleh Oktaviani Dungga, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, bersama Tim Pokja I. Rapat dihadiri oleh Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Keuangan, serta Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Boalemo.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menyempurnakan redaksi rancangan dan menindaklanjutinya dengan penerbitan surat selesai harmonisasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.
Melalui pelaksanaan dua rapat harmonisasi secara simultan ini, Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh rancangan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo tersusun secara selaras, konsisten, dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
