Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Gorontalo kembali menunjukkan komitmen serius dalam mencetak aparatur negara yang unggul. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan empat pejabat utamanya dalam kegiatan Penilaian Kompetensi Teknis bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya, yang digelar secara daring melalui media Zoom Meeting, Kamis (12/2/2026).
Pemanfaatan teknologi melalui pertemuan virtual ini tidak menyurutkan esensi kegiatan sebagai bagian dari langkah strategis Kementerian Hukum tahun 2026. Tujuannya tetap fokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, serta berorientasi pada kinerja nyata.
Dalam kegiatan yang terhubung secara nasional ini, Kanwil Kemenkum Gorontalo mengikutsertakan satu pejabat manajerial, yakni Mohammad Yani selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta tiga pejabat fungsional senior (Penyuluh Hukum Ahli Madya), yaitu Muhamad Djaelani, Ruly Agus, dan Muhammad Zaki Faizal.
Kehadiran para pejabat ini secara daring merepresentasikan kesiapan Kemenkum Gorontalo untuk terus beradaptasi dengan teknologi sekaligus siap dievaluasi kapasitas teknisnya demi pelayanan hukum yang lebih baik.
Penilaian kompetensi teknis ini dirancang sebagai barometer untuk mengukur kesesuaian antara kemampuan individu pejabat dengan standar jabatan yang mereka emban.
Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi yang krusial terhadap kapasitas teknis dan profesionalisme. Hasilnya akan menjadi peta potensi aparatur yang objektif dan terukur.
Lebih jauh, hasil penilaian ini tidak hanya akan menjadi rapor kinerja, tetapi juga landasan strategis bagi pengembangan karier pejabat yang bersangkutan. Dengan pemetaan yang akurat, Kementerian Hukum dapat memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh figur yang memiliki kapabilitas yang tepat.
Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam agenda ini menegaskan dukungan penuh instansi di daerah terhadap penguatan reformasi birokrasi. Melalui penilaian ini, diharapkan lahir para pejabat yang tidak hanya cakap secara administratif, namun juga mampu memberikan solusi hukum yang cerdas dan melayani masyarakat dengan standar integritas yang tinggi.
