Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pohuwato dan Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang digelar di aula Kanwil pada Rabu, (2/7).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ramlan Harun, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, memimpin langsung tim perancang peraturan perundang-undangan dalam rapat koordinasi kali ini. Dalam kesempatan tersebut, beliau memimpin proses pembahasan dan finalisasi rancangan regulasi bersama tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo.
Dalam sambutannya, Ramlan Harun menekankan pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara sistematis dan konsisten di daerah. Ia menyampaikan bahwa SPM bukan hanya sekadar ketentuan administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menjamin hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang layak dan berkualitas. Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan aturan pelaksana di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Bupati agar penerapannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Finalisasi Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan langkah penting. Selain memastikan adanya landasan hukum, kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan SPM benar-benar dapat diterapkan secara efektif di Kabupaten Pohuwato," ungkap Ramlan.
Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, Bapak Owin S. Mohi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan kaidah legal drafting. Ia juga menyampaikan bahwa keterlibatan perancang dari Kementerian Hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan keselarasan, akuntabilitas, dan kualitas substansi dalam Rancangan Peraturan Bupati.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan proses penyusunan dan finalisasi Ranperbup SPM Pohuwato dapat segera diselesaikan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di daerah.
