Gorontalo — Kanwil Kemenkum Gorontalo kembali mengikuti kegiatan BSK Hukum Policy Talks minggu ke-3 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, dengan tema "Urgensi Pemahaman Mendalam terhadap Kebijakan Publik sebagai Bagian yang Melekat dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat", Jum’at (11/7).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Analis Kebijakan Ahli Pertama Tsalatsa Amin yang juga bertindak sebagai moderator. Sebagai narasumber utama, hadir Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum Hadiyanto, yang membawakan materi tentang pengantar kebijakan hukum. Turut hadir dalam kegiatan ini Koordinator BSK Kanwil Gorontalo, Muhamad Djaelani, bersama jajaran satuan kerja perwakilan dari Kemenkum Gorontalo, serta peserta dari Kanwil lainnya yang mengikuti secara virtual.
Dalam pemaparannya, Hadiyanto menegaskan bahwa kebijakan publik bukan sekadar konsep teoritis, melainkan instrumen nyata yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan publik secara langsung. Ia menekankan pentingnya merumuskan dan menerapkan kebijakan publik yang berkualitas, yaitu yang efektif, efisien, adil, dan berdasarkan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta berbasis bukti (evidence-based policy).
“Kebijakan publik yang baik bukan hanya sah secara administratif, tapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan memperkuat fungsi negara sebagai pelayan publik,” jelas Hadiyanto.
Diakhir kegiatan beliau menyampaikan bahwa melalui forum seperti Policy Talks, para pejabat fungsional dapat meningkatkan kapasitas dalam merancang, mengawal, hingga mengevaluasi kebijakan publik secara lebih komprehensif. Hal ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat serta berdampak positif bagi pembangunan hukum di Indonesia.
