Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) bersama jajaran mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) 2026 secara virtual, Senin (13/4).
Kegiatan yang diikuti dari Ruang Kerja Kepala Divisi P3H ini dihadiri oleh Kepala Divisi P3H Ramlan Harun, Koordinator Badan Strategi Kebijakan (BSK) Muhamad Djaelani, serta Tim Kerja BSK. Forum tersebut mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”
FKK 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan 187 peserta dari berbagai instansi, sebagai upaya meningkatkan kapasitas analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Kepala Pusat Strategi Kebijakan P4H, Junalis, memperkenalkan Legal Policy Hub sebagai platform terintegrasi yang mendukung akses referensi kebijakan nasional serta memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa pelaksanaan FKK 2026 merupakan bagian dari mandat strategis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024. Melalui sinergi dengan Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), sebanyak 137 pejabat fungsional di wilayah tersebut didorong untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor dan keterbatasan data.
Dari sisi substansi, narasumber Fitri Ramdhani Harahap menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses sistematis yang mencakup tahapan agenda setting, formulasi, hingga evaluasi kebijakan. Ia menekankan pentingnya kompetensi analitis dan komunikatif bagi analis kebijakan dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kondisi di daerah.
Selain itu, Widhi Novianto memaparkan peran policy brief sebagai instrumen penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Dokumen ini dirancang secara ringkas dan berbasis bukti untuk meyakinkan para pengambil keputusan, dilengkapi dengan rencana aksi yang terukur baik dari sisi teknis maupun administratif.
Melalui partisipasi dalam FKK 2026 ini, Kanwil Kemenkum Gorontalo diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas sumber daya analis kebijakan serta berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih adaptif, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
