Gorontalo - Tim kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) 2026 bertema "Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Kebijakan di NTB". Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu (15/4) dengan metode luring dan daring. Turut mengikuti dalam kegiatan tersebut Ricky H. P. Sinaga, Nilawati Mahmud, dan Deddy Suleman.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat, Edward James Sinaga. Dalam laporannya disampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) bertujuan memperkuat kapasitas dan profesionalisme analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis data. Kegiatan ini juga menjadi wadah kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar analis kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data serta belum optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif. Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada data yang valid serta kajian yang komprehensif, sehingga mampu memberikan solusi yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sesi pemaparan materi, para narasumber menyampaikan berbagai strategi peningkatan kualitas kebijakan, di antaranya penyusunan policy brief berbasis evidence-based policy, penguatan peran komunitas profesi analis kebijakan melalui kolaborasi lintas sektor, serta pentingnya analisis kebijakan hukum yang komprehensif dalam mendukung pembentukan regulasi yang efektif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para analis kebijakan dapat meningkatkan kompetensi serta memperkuat sinergi dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
