Gorontalo – Rabu (15/10), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B10 Tahun 2025 yang digelar secara virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau capaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum serta menyusun langkah-langkah strategis dalam percepatan pencapaian target kinerja tahun 2025.
Rapat Anev menjadi forum penting bagi jajaran pimpinan dan pegawai untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja pada triwulan ketiga tahun berjalan, sekaligus membahas berbagai hambatan yang dihadapi serta merumuskan solusi konkret guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menekankan pentingnya akuntabilitas, kolaborasi, dan percepatan pelaksanaan tugas sebagai kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain sebagai wadah evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana koordinasi strategis untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah.
Melalui forum ini, diharapkan setiap unit kerja mampu memperkuat sinergi lintas bidang, meningkatkan kualitas layanan publik, serta berorientasi pada hasil nyata yang mendukung visi dan misi Kementerian Hukum, sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam memperkuat birokrasi yang profesional dan berdampak bagi masyarakat.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, tercatat Kanwil Kemenkum Gorontalo jmenorehkan capaian membanggakan dengan berhasil mencapai 100% realisasi untuk pos bantuan hukum di Provinsi Gorontalo, menjadikannya salah satu Kanwil tercepat dalam pemenuhan target tersebut.
Rapat Anev Kinerja ini merupakan agenda rutin Sekretariat Jenderal yang bertujuan memacu realisasi anggaran dan pencapaian target kinerja nasional di seluruh unit kerja. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Gorontalo, Raymond J.H Takasenseran, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ramlan Harun, serta Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kanwil Kemenkum Gorontalo.
