Jakarta – Rabu, 17 Desember 2025. Setelah melalui agenda Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester II Tahun 2025 dan Refleksi Akhir Tahun 2025, para pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti hasil evaluasi melalui partisipasi aktif pada pembahasan komisi rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
Pembahasan komisi ini menjadi tahapan strategis yang berfokus pada pendalaman temuan hasil evaluasi, identifikasi permasalahan kinerja, serta penyusunan rencana aksi awal sebagai fondasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Melalui forum ini, setiap kantor wilayah didorong untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang selaras dengan arah kebijakan nasional Kementerian Hukum.
Dalam pembahasan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo terlibat aktif pada sejumlah komisi strategis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Pada Komisi 1 Dukungan Manajemen, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Mohammad Yani berperan aktif membahas penguatan dukungan manajerial, efektivitas pelaksanaan teknis, serta optimalisasi dukungan operasional bagi unit pelaksana teknis di daerah.
Sementara itu, Komisi 2 Administrasi Hukum Umum (AHU) diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Arif Rahman, dengan fokus pembahasan pada penguatan layanan AHU, percepatan transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat agar semakin mudah, cepat, dan akuntabel.
Pada Komisi 3 Kekayaan Intelektual, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo Raymond J.H. Takasenseran terlibat langsung dalam pembahasan strategi peningkatan kinerja layanan KI. Fokus diskusi mencakup upaya peningkatan pendaftaran, penguatan perlindungan, serta penegakan hukum kekayaan intelektual sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
Selanjutnya, Komisi 4 Peraturan Perundang-undangan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ramlan Harun, yang membahas penguatan kualitas regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah, serta peningkatan pembinaan hukum yang berkelanjutan.
Keikutsertaan aktif Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo dalam seluruh rangkaian pembahasan komisi ini mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat kualitas layanan hukum, serta memastikan keselarasan program dan kegiatan daerah dengan arah kebijakan strategis nasional Kementerian Hukum. Upaya ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya kinerja yang lebih terukur, berdampak, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di tahun 2026.
