Gorontalo – Dalam rangka optimalisasi pemutakhiran dan rekonsiliasi data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum, serta meningkatkan sinergitas dengan lembaga pengelola manfaat ASN, Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Rekonsiliasi Data ASN di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan penting ini dilaksanakan secara daring pada Kamis (08/05).
Kakanwil Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani, beserta jajaran, turut serta dalam kegiatan sosialisasi ini. Partisipasi Kanwil Kemenkum Gorontalo menunjukkan komitmen dalam pengelolaan data ASN yang akurat dan terkini, serta menjalin hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang mengelola manfaat bagi para pegawai.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan pemaparan materi dari berbagai narasumber kompeten. BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) menyampaikan informasi terkait program dan manfaat tabungan perumahan bagi ASN. Selanjutnya, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) memberikan penjelasan mengenai program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ASN. Terakhir, PT Taspen (Persero) menyampaikan materi terkait program tabungan hari tua, asuransi pensiun, dan manfaat lainnya bagi ASN.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Gorontalo, dapat memahami secara komprehensif mengenai berbagai program dan manfaat yang disediakan oleh BP Tapera, BPJS, dan PT Taspen. Pemahaman yang baik ini akan mendukung proses pemutakhiran dan rekonsiliasi data ASN yang lebih akurat dan efisien.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan sinergitas antara Kementerian Hukum dengan BP Tapera, BPJS, dan PT Taspen dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh ASN. Data ASN yang akurat dan terkelola dengan baik akan mempermudah proses pengajuan dan pencairan berbagai manfaat ASN, sehingga meningkatkan kesejahteraan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.
