Gorontalo – Dalam rangka memperluas jangkauan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Paralegal untuk Percepatan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Kabupaten Pohuwato, Selasa (24/06).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan terbentuknya Posbakum di wilayah kabupaten, khususnya di Pohuwato, sebagai bentuk nyata negara hadir memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan para pegiat hukum. Dalam hal ini, paralegal memegang peran sentral sebagai mitra strategis dalam layanan bantuan hukum non-litigasi.
“Paralegal memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum ke masyarakat. Kehadiran Posbakum bukan sekadar formalitas kelembagaan, tetapi menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang selama ini jauh dari akses hukum yang adil dan setara. Kegiatan ini adalah bentuk nyata dalam mendukung percepatan pembentukan Posbakum di Kabupaten Pohuwato,” ujar Kakanwil.
Ia juga berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan keterampilan dasar para peserta dalam mendampingi masyarakat menghadapi persoalan hukum. “Lebih dari itu, semoga akan tumbuh semangat kolektif untuk membangun jaringan bantuan hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato atas dukungan dan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. “Semoga sinergi yang telah terbangun ini dapat terus ditingkatkan demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan layanan bantuan hukum yang berkualitas.”
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pohuwato, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Gorontalo, Mohammad Yani, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pohuwato selaku penyelenggara kegiatan, serta para peserta yang berasal dari unsur masyarakat dan pegiat hukum. Hadir pula narasumber dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda, Martvina Sapii dan tim.
Melalui Bimtek ini, diharapkan muncul paralegal-paralegal baru yang memiliki kompetensi dasar serta komitmen tinggi dalam mendampingi masyarakat menuju akses hukum yang setara dan berkeadilan di Kabupaten Pohuwato.
