Kolaborasi Lintas Sektor: Kementerian Hukum dan 20 Kementerian/Lembaga Teken Nota Kesepahaman, Kakanwil Gorontalo Hadir Virtual

Gorontalo – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Pagar Butar-Butar, mengikuti secara virtual kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan 20 Kementerian/Lembaga yang berlangsung di Graha Pengayoman, Rabu (14/5).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis pada kepastian hukum.

Dalam sambutannya, Menteri Supratman menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bukan sekadar bentuk formalitas administratif, namun menjadi wujud nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Menteri Hukum.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya momentum ini sebagai pijakan awal dalam memperkuat koordinasi kelembagaan demi mewujudkan visi besar bangsa. “Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menguatkan koordinasi kelembagaan dalam mendukung visi besar bangsa: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Kita tidak hanya menandatangani dokumen, tetapi juga meneguhkan tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, membangun hukum yang adil, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” tambahnya.

Adapun 20 kementerian/lembaga yang turut menandatangani nota kesepahaman ini yaitu:
1. Mahkamah Agung
2. Bank Indonesia
3. Kepolisian Republik Indonesia
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
6. Kementerian Kehutanan
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Kementerian Lingkungan Hidup
9. Kementerian Koperasi
10. Kementerian Ekonomi Kreatif
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Kementerian Komunikasi dan Digital
13. Kementerian Pekerjaan Umum
14. Kementerian Perdagangan
15. Kementerian BUMN
16. Kementerian Perhubungan
17. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
18. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI
19. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Selain Kepala Kantor Wilayah, turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ramlan Harun, serta sejumlah pejabat non-manajerial terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.

Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antar lembaga dalam memperkuat pelayanan publik berbasis hukum yang berkeadilan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045.