Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo mengambil langkah proaktif dalam upaya peningkatan akses keadilan di masyarakat. Kemenkum Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango dan Kantor Desa Bulontalangi Timur untuk mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Selasa (10/06).
Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Pagar Butar Butar diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ramlan Harun , didampingi para koordinator. Tim Kemenkum Gorontalo disambut langsung oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone Bolango, Nixon Adolong.
Dalam diskusi, Nixon Adolong menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran Paralegal Serentak (Parletak) dan Paralegal Justice Awards 2025, terutama terkait banyaknya data dukung yang harus dipenuhi oleh peserta. Menanggapi hal ini, Ramlan Harun bersama tim kerja menyatakan siap membantu para kepala desa maupun lurah dalam pendaftaran dan pemenuhan data dukung sebagai syarat administrasi.
Komitmen ini membuat Kadis PMD Bone Bolango menyatakan akan mendorong para kepala desa dan lurah, khususnya di desa sadar hukum, untuk segera membentuk Posbankum dan mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya.
Setelah itu, tim Kemenkum Gorontalo melanjutkan kunjungan ke salah satu desa sadar hukum, Desa Bulontalangi Timur, yang disambut oleh Kepala Desa Bulontalangi Timur, John Adam. Dalam kesempatan ini, Kadiv P3H melakukan evaluasi terhadap status desa sadar hukum tersebut. Kepala Desa Bulontalangi Timur juga menyampaikan komitmennya untuk segera membentuk Posbankum, memenuhi semua persyaratan, dan menyatakan kesiapan desanya untuk mengikuti pelatihan Paralegal Angkatan III dan PJA pada tahun 2026 mendatang.
Inisiatif Kemenkum Gorontalo ini diharapkan dapat memperkuat layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan, memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi dan pendampingan hukum, serta mewujudkan kesadaran hukum yang merata di Kabupaten Bone Bolango.
