Kakanwil Pagar Butar Butar Ikuti Kick Off Meeting Penyusunan Renstra dan Proses Bisnis Kementerian Hukum 2025-2029 Secara Virtual

Gorontalo – Selasa (29/4), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo Pagar Butar Butar, bersama Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Ramlan Harun, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rachman, mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Proses Bisnis Kementerian Hukum 2025–2029 secara virtual.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Dalam arahannya, Menkum menekankan bahwa Renstra bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman pelaksanaan yang akurat, tepat sasaran, dan konsisten.

“Kita harus konsisten dalam melaksanakan Renstra agar capaian yang diperoleh sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Masukan dari seluruh jajaran, baik Unit Eselon I maupun Kantor Wilayah, sangat diperlukan agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara efektif,” ujar Supratman.

Lebih lanjut, Menkum juga menekankan pentingnya integritas dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum. “Saya berharap teman-teman di Kantor Wilayah menjadi tim yang kuat dan teladan yang baik. Saya tidak ingin mendengar adanya pimpinan yang membebani bawahannya untuk kepentingan di luar pekerjaan. Saya sudah instruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan audit menyeluruh, termasuk kepada saya sendiri sebagai Menteri,” tegasnya.

Sebelumnya, laporan kegiatan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang menjelaskan tentang Peran Tidak Langsung Kemenkum RI dalam Mewujudkan Asta Cita, serta konsep Rencana Strategis Kemenkum 2025–2029. Strategi ini selaras dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga keutuhan NKRI.

Selain itu, Nico juga memaparkan isu-isu strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan Renstra, di antaranya bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Strategi Kebijakan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Kegiatan ini menjadi titik awal penting dalam menyusun arah kebijakan Kementerian Hukum lima tahun ke depan, serta memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk berkontribusi aktif dalam pencapaian target pembangunan nasional.