Gorontalo, 27 Maret 2025 – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama periode libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Gorontalo melaksanakan penyegelan ruang kerja.

Penyegelan tersebut dilakukan pada Kamis (27/3) dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun selaku Plh Kakanwil. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh aset dan dokumen penting tetap aman selama masa liburan.

Dalam keterangannya, Ramlan Harun menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban di lingkungan kantor serta mencegah potensi risiko keamanan.

"Penyegelan ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama kantor tidak beroperasi penuh. Kami ingin memastikan bahwa setelah libur Idul Fitri, seluruh kegiatan dapat kembali berjalan dengan lancar dan kondusif," ujarnya.

Selain penyegelan ruang kerja, juga dilakukan pengecekan terhadap sistem keamanan kantor, termasuk penguncian pintu dan jendela, serta pemantauan oleh petugas keamanan selama libur berlangsung.

Penyegelan ini berlaku hingga berakhirnya periode cuti bersama sesuai dengan ketetapan pemerintah. Dengan langkah ini, diharapkan keamanan lingkungan kerja tetap terjaga, sehingga pegawai dapat kembali bekerja dengan nyaman setelah merayakan Idul Fitri bersama keluarga.

Rabu, 26 Maret 2025 – Menjelang libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menggelar rapat internal untuk menjaga kelancaran operasional selama periode libur. Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ramlan Harun selaku Plh. Kakanwil. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi P3H ini dihadiri oleh Tim Fasilitatif serta Tim Kelompok Kerja P3H.

Dalam rapat tersebut, Kadiv P3H menegaskan pentingnya menjaga komunikasi antara tim fasilitatif dan divisi teknis selama libur bersama. Selain itu, Kadiv mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap peduli terhadap keamanan kantor dan fasilitas yang ada.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat ini meliputi:

1. Evaluasi Kinerja Anggaran – Pembahasan mengenai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan realisasi anggaran pada Triwulan I 2025. Jajaran diminta segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Pengelolaan Administrasi dan Sistem – Penyusunan matrix terbaru untuk Manajemen Risiko, penggunaan Aplikasi Smart DJA, serta pengisian SPIP untuk penilaian mandiri.

3. Keamanan Sarana dan Prasarana – Peningkatan pengamanan sarpras selama libur, termasuk pemeriksaan listrik, air, komputer, printer, dan AC sebelum kantor ditinggalkan.

4. Tugas Satgas Pengamanan – Arahan kepada Satgas untuk melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi kantor dan sarpras selama libur berlangsung.

Rapat internal ini berjalan dengan lancar, menghasilkan kesepakatan strategis guna memastikan kelancaran operasional dan keamanan kantor selama libur dan cuti bersama Idul Fitri.

Gorontalo - Selasa (25/03), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai Dinas/Instansi/Balai tingkat Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara Penyidik Polri dan PPNS dalam penegakan hukum. Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo turut hadir dalam rapat koordinasi ini yaitu Marten Taroreh.

Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Eko Wahyu Prasetyo menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan upaya Polda Gorontalo untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Provinsi Gorontalo.

“Dengan terjalinnya sinergitas yang kuat antara Penyidik Polri dan PPNS, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan profesional,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas berbagai hal terkait dengan koordinasi dalam penanganan perkara, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi PPNS. Selain itu, juga dibahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Kakanwil Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sinergitas antara Penyidik Polri dan PPNS. Diharapkan, melalui kegiatan ini, sinergitas antara kedua pihak dapat semakin kuat dan penegakan hukum di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lebih efektif.