Gorontalo – Jumat (25/04), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo turut menghadiri acara peresmian kantor Unit Penyelenggara Seleksi dan Penilaian Kompetensi Pegawai (UPSCPKP) ASN BKN Gorontalo. Acara penting ini dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Farulloh, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Kepala BKN RI menyampaikan bahwa keberadaan UPSCPKP akan memperkuat sistem merit dalam pengelolaan ASN, mulai dari proses rekrutmen hingga pengembangan karir. Ia juga mengapresiasi sinergi antara BKN dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan unit ini.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah menyambut baik diresmikannya kantor UPSCPKP dan berharap unit ini dapat menghasilkan ASN yang kompeten dan profesional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan peninjauan fasilitas kantor UPSCPKP ASN Gorontalo.

Kehadiran Kakanwil Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar dalam peresmian kantor UPSCPKP ini menggarisbawahi komitmen dan dukungan Kemenkumham terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Gorontalo. Unit baru ini diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan seleksi dan penilaian kompetensi yang transparan dan akuntabel.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, (24/04) bertempat di ruang rapat pimpinan Kanwil Kemenkum Gorontalo.

Rapat harmonisasi ini dipimpin oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Gorontalo, Rismanto Kodrat Ganny, beserta tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Gorontalo. Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk memastikan bahwa Ranperda tentang Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam proses harmonisasi ini, diharapkan dapat menghasilkan Ranperda yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan harmonisasi ini menunjukkan peran aktif Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas di wilayah Provinsi Gorontalo. Diharapkan, Ranperda tentang Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato ini dapat segera diselesaikan dan ditetapkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pohuwato.

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo sukses menggelar ujian seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkumham Tahap II Tahun 2024 di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Gorontalo pada Kamis (24/04). Sebanyak 12 peserta dari wilayah Kanwil Kemenkum Gorontalo mengikuti serangkaian tahapan ujian dengan tertib.

Proses ujian berlangsung dengan alur yang ketat, dimulai dari registrasi, penitipan barang, pemeriksaan badan, hingga pemberian nomor pin sebelum peserta memasuki ruang steril dan ruang ujian yang diawasi secara ketat. Setiap tahapan dilalui peserta dengan disiplin.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani, serta panitia seleksi daerah lainnya hadir meninjau langsung jalannya seleksi. Kakaknwil Pagar Butar Butar, menegaskan komitmen Kemenkum Gorontalo terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses rekrutmen PPPK ini. Ia menyampaikan bahwa kelancaran ujian, mulai dari awal hingga akhir, adalah cerminan kerja keras dan persiapan matang dari masing-masing peserta.

"Kami sangat menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi PPPK ini. Kami percaya bahwa hasil yang akan dicapai oleh para peserta adalah murni buah dari usaha dan kompetensi mereka sendiri," ujarnya.

Kegiatan ujian seleksi kompetensi PPPK Kemenkumham Tahap II Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan aman. Sebagai akhir dari rangkaian ujian, Kepala UPT BKN Gorontalo, Iskandar Hadju, menyerahkan Berita Acara Hasil Ujian secara resmi kepada perwakilan Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo.

Penyerahan berita acara ini menandai selesainya pelaksanaan ujian di tingkat daerah, dan selanjutnya hasil tersebut akan diproses lebih lanjut oleh panitia seleksi pusat untuk pengumuman kelulusan.

Gorontalo – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Pagar Butar Butar, yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani, bersama jajaran Pokja Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Gorontalo, Iskandar Hadju, secara resmi membuka segel ruang ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahap II Tahun 2024 pada Kamis ,(24/04).

Pembukaan segel ruang ujian yang berlangsung di kantor BKN ini juga disaksikan oleh dua perwakilan peserta ujian dari Gorontalo. Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam memastikan integritas dan transparansi pelaksanaan seleksi kompetensi yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dari BKN.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohammad Yani, menyampaikan bahwa pembukaan segel ini merupakan wujud komitmen Kemenkum dan BKN dalam melaksanakan seleksi PPPK secara bersih, transparan, dan akuntabel. Beliau juga menekankan pentingnya bagi seluruh panitia dan peserta untuk menjunjung tinggi integritas selama pelaksanaan ujian.

Kehadiran perwakilan peserta ujian dalam pembukaan segel ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk melihat langsung proses persiapan ujian dan memastikan bahwa seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan peserta terhadap kredibilitas seleksi PPPK Kemenkumham.

Pembukaan segel ruang ujian ini menandai dimulainya pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Kemenkumham Tahap II Tahun 2024 di wilayah Gorontalo. Diharapkan, proses seleksi ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan calon-calon PPPK yang kompeten dan berintegritas untuk memperkuat jajaran Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Pendalaman Materi bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan mengangkat tema “Penyusunan Regulasi sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”, pada Rabu (24/04).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para perancang dalam merumuskan regulasi yang selaras dengan arahan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si, bersama para Kepala Divisi, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Gorontalo, Moh. Nizar Machmud, serta jajaran perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Gorontalo turut hadir mengikuti kegiatan ini secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Acara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam penyusunan regulasi yang efektif, implementatif, serta berpihak kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perancang dapat berkontribusi aktif dalam mengakselerasi proses legislasi yang mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut, serta memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi berbasis komunitas.