GORONTALO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo menggelar rapat harmonisasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ramlan Harun, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya harmonisasi peraturan daerah yang komprehensif dan efektif. "Harmonisasi peraturan daerah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dan pertentangan peraturan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, antara lain perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kab. Gorontalo, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Boalemo, Bagian Hukum SETDA, Tim Harmonisasi Pokja II Kanwil Kemenkum Gorontalo, JFT Perancang Perda Pemda Kab. Baolemo, serta JFT Analis Hukum Kanwil Kemenkum Gorontalo.

Dalam pembahasan tersebut Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Gorontalo menyarankan pihak pemrakarsa yakni Pemda Kab. Boalemo untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dimuat dalam Dasar Hukum Peraturan Daerah yang sedang dibahas, karena hal ini merupakan implementasi dari undang-undang tersebut.

Selain itu, tim juga menyarankan untuk memuat kearifan lokal berkaitan dengan pola pelibatan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Boalemo.

Jakarta - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mendukung penuh pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepak bola yang memiliki garis keturunan Warga Negara Indonesia (WNI), yakni Dion Wilhelmus Eddy Markx, Tim Henri Victor Geypens, dan Ole Lennard ter Haar Romenij. Persetujuan Komisi XIII DPR diambil setelah mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah.

”Setelah mendengar penjelasan pemerintah, Komisi XIII DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama Tim Hendri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx dan Ole Lennard ter Haar Romenji untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan sepak bola,” tutur Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, Senin (03/02/2025).

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo, pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara, dapat diterapkan. Salah satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga (sport policy) yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional,” kata Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi XIII DPR RI.

Widodo yang mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berharap proses naturalisasi mereka dapat memberikan prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui dunia olahraga.

“Diharapkan (melalui naturalisasi) dapat memajukan prestasi tim nasional, serta mengharumkan nama Indonesia,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI.

Pemerintah, yang diwakili oleh Kemenkum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sebelumnya telah memeriksa dan meneliti ketiga atlet tersebut melalui Tim Pemeriksa dan Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K).

Adapun TP3K terdiri dari Kemenkum, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpora, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Terima kasih atas kerja sama dalam pemeriksaan dan penelaahan, permohonan, serta pengusulan tiga atlet tersebut untuk menjadi WNI,” jelas Widodo.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yakin dengan kehadiran ketiga pemain ini akan dapat menambah kekuatan, potensi, dan kesempatan Timnas Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi piala dunia.

“Tadi saya secara seksama mendengar seluruh aspirasi, masukan, dan catatan. Pastinya itu akan menjadi bahan kami, Kemenpora bersama PSSI, dalam evaluasi kedepannya,” ujar pria yang akrab disapa Dito ini.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan kehadiran para atlet ini, khususnya Ole Romenij, sangat dibutuhkan. Pasalnya saat ini Tim Garuda betul-betul membutuhkan sosok penyerang yang haus gol. Ia menjelaskan Geypens dan Markx akan memperkuat Timnas U20. Sementara Ole Romenji akan memperkuat Timnas Senior di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia.

“Ole ini betul-betul sangat kami butuhkan. Sehingga harapan kami, dengan kondisi kami yang sangat boleh dikatakan masih kurang pada lini penyerang ini, harapannya kehadiran Ole bisa menambah kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk Timnas senior, supaya bisa lolos ke piala dunia,” tutupnya.

GORONTALO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo mengikuti secara daring pembukaan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemenkumham tahun 2024.

Kegiatan yang bertemakan “Kerja Bersama Mempertahankan Opini WTP” ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, Selasa (04/02).

Bertempat di ruang rapat pimpinan, kegiatan ini diikuti Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, Kepala Divisi P3H, Ramlan Harun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Mohamad Yani, beserta pengelola keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Gorontalo.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data laporan keuangan dan BMN Kemenkumham akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kemenkumham selama beberapa tahun terakhir menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.

Dalam sambutannya, Sekjen Nico Afinta menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham untuk mempertahankan opini WTP. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan BMN.

“Berkoordinasi dengan intensif, baik antar satuan kerja maupun dengan pihak pusat agar setiap data yang dilaporkan benar-benar valid dan terintegritas,” pesannya.

Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo, Pagar Butar Butar, menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Kanwil Gorontalo untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan menerapkan seluruh materi yang disampaikan dalam kegiatan ini. Ia berharap pengelolaan keuangan dan BMN pada Kanwil Kemenkum Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan, sehingga dapat berkontribusi dalam mempertahankan opini WTP yang telah diraih.